Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

1) TNI dalam hal ini Komando Kewilayahan dan
Kementerian Pertahanan bertanggung jawab terhadap
penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung,
walaupun sampai saat ini Undang-undang tentang kedua
komponen tersebut belum ada.
2) Pasca krisis moneter 1997-1998 yang telah
meruntuhkan pondasi perekonomian nasional, telah
diupayakan berbagai program penanganan krisis. Lambatnya
proses pemulihan ini mengakibatkan menurunnya ketahanan
perekonomian nasional yang pada gilirannya akan
mengurangi kemandirian bangsa. TNI melalui kegiatan Bhakti
TNI, bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta
berupaya membantu dalam rangka percepatan pembangunan
didaerah.

9. Landasan Teori

a. Reformasi Internal TNI. Komitmen TNI untuk melaksanakan
reformasi adalah tekad dan kemauan politik TNI yang ditunjukkan
untuk mewujudkan tentara yang profesional dalam memerankan diri
sebagai alat negara di bidang pertahanan negara. Sebagai tentara
profesional, TNI telah memiliki komitmen untuk menjauhkan diri dari
keterlibatannya dalam politik praktis serta berada di bawah
kekuasaan pemerintah yang dipilih rakyat secara konstitusional dan
demokratis yang diimplementasikan sebagai berikut :19

1) TNI tunduk pada otoritas politik pemerintah yang dipilih
oleh rakyat.

2) Sesuai dengan nilai-nilai demokrasi berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam pelaksanaan tugasnya
TNI senantiasa melaksanakan tugas negara untuk
kepentingan nasional.

1$

Reformasi Internal TNI dan Paradigma Baru TNI, hal. 13 -1 4 .