Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

16

           pada pembangunan kontinental. Sejak Belanda menjajah bangsa
           Indonesia, merubah pola pikir bangsa Indonesia menjadi negara
           agraris. “Pemikiran ini berkaitan erat dengan kepentingan Belanda/
           Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk memegang
          monopoli perdagangan rempah-rempah dan produk pertanian,
          sehingga di Indonesia dilahirkan Culture Stelsel dan tertanam hingga
          saat ini, sehingga konsepsi pembangunan khusus tentang
          pemanfaatan laut tetap merupakan wacana.

          b. Dewasa ini lautan menjadi pusat perhatian dari negara-
          negara bangsa (nation states) dan perusahaan transnasional untuk
          memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Eksploitasi lautan
          oleh berbagai pihak telah menimbulkan berbagai masalah
          kontemporer seperti masalah politik, hukum, ekonomi, lingkungan,
          dan teknologi. Perubahan politik internasional ditandai oleh
          perubahan konfigurasi politik internasional dari bipolar seperti AS
          dan US dalam bentuk Perang Dingin (1947-1989) menjadi multipolar
          yang ditandai oleh kehadiran aktor-aktor utama yang baru seperti
          Uni Eropa, Jepang, Cina, dan India. Kehadiran negara-negara baru
          ini telah menyebabkan semakin meningkatnya perhatian masyarakat
          internasional terhadap laut yang terlihat dari prakarsa PBB untuk
          menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut (KHL) I di Jenewa pada
         tahun 1958, yang menghasilkan empat Konvensi yaitu: 1) Konvensi
         tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan; 2) Konvensi tentang
          Landas Kontinen; 3) Konvensi tentang Konservasi Perikanan; dan 4)
         Konvensi tentang Laut Lepas.4

         Atas landasan inilah konsepsi pemanfaatan konstelasi geografi
Indonesia perlu dioptimalkan agar pembinaan potensi maritim dapat
ditingkatkan, karena diyakini akan memberi kontribusi signifikan terhadap
pembangunan nasional.

  Syam sum ar Dam , Politik Kelautan, 2010
   11   12   13   14   15   16   17   18