Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

dan terjadi peningkatan inflasi. Begitu pula terjadinya krisis ekonomi dan
finansial global menyebabkan terjadinya kelesuan dalam berbagai sektor
ekonomi dan bisnis. Kondisi seperti ini membuat masyarakat akan
mengalami kendala dalam memelihara maupun meningkatkan kualitas
mereka, terutama dari sisi kesehatan dan pendidikan.

Adanya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan kebijakan
di bidang kesehatan untuk masyarakat tidak mampu ataupun masyarakat
miskin, seperti jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), diharapkan
mampu meningkatkan posisi daya saing Indonesia. Indikator health and
primary education Indonesia yang berada di urutan ke 87 diharapkan bisa
membaik dengan adanya berbagai kebijakan di bidang kesehatan dan
pendidikan. UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan
Dosen, dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan adalah instrumen
yang diharapkan dapat memayungi program peningkatan kualitas sumber
daya manusia Indonesia.

Pada indikator higher education and training Indonesia lebih baik dari
posisi health and primary education, namun masih berada pada urutan ke
71. Ini berarti belum mendekati posisi daya saing Indonesia secara umum
yaitu urutan ke 55. Sekolah menengah termasuk sekolah menengah
kejuruan dan pelatihan-pelatihan kejuruan yang mengarah kepada
peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi peserta didik, perguruan
tinggi yang menghasilkan tenaga kerja terdidik akan menentukan daya
saing Indonesia. Tingkat daya saing ini menjadi indikator penting dari
kualitas sumber daya manusia di negeri ini.

Sinergitas yang lemah juga dapat memberikan implikasi yang sangat
buruk dalam menciptakan peluang dari berbagai negara Donor yang
dikenal selama ini selalu memberi kesempatan berupa dana maupun
berupa beasiswa dan kerjasama dalam usaha peningkatan kualitas sumber
daya manusia di lingkungan instansi Pemerintah. Tidak adanya sinergitas
yang baik antar lembaga pemerintah juga telah menciptakan “inefficienc/
dan pemborosan dana pemerintah untuk bidang pendidikan. Adanya
duplikasi dan tumpang tindih pengeluaran dana untuk keperluan yang
sama sering terjadi. Contohnya, setiap lembaga pemerintah di bidang SDM

44