Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

33

dapat merugikan negara seperti penambangan secara illegal (ilfegaf
minning), penebangan kayu secara illegal (illegal logging),
penangkapan ikan secara illegal (illegal fhising), perusakan dan
pencemaran lingkungan dan lain sebagainya.

Dalam rangka menegakkan hukum terhadap para pelaku
illegal, maka aparat penegak hukum perlu mendapat dukungan dari
masyarakat dalam bentuk partisipasi secara aktif memberikan
informasi tentang adanya praktek-praktek illegal dimaksud, agar
kekayaan alam tersebut tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang
saja melainkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia
secara keseFuruhan. Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap
pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan hukum yang
berFaku.
d. Aspek Ideologi.

Suatu bangsa memerlukan landasan falsafah bagi
kelangsungan hidupnya yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dan
cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai. Sesungguhnya
reformasi sangat memerlukan fundamental yang kuat terhadap hal-
hal yang tepat dan relevan, yang mengandung nilai, jati diri serta
konsensus yang disesuaikan dengan perkembangan jaman.
Pembukaan UUD 1945 yang memuat Ideologi Pancasila merupakan
kerangka kehidupan bernegara yang sehat dan konstruktif
memerlukan kepedulian dari seluruh warga bangsa, sehingga
perjalanan bangsa dalam meraih cita-cita mempunyai tujuan yang
jelas dan dapat dicapai secara nyata.

Sejumlah fenomena yang muncul menimbulkan perdebatan
tentang ideologi dan membangun negara dalam semangat
demokratisasi yang mengedepankan kebebasan dan hak politik kita.
Fenomena tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dalam
Kamtibmas guna supremasi hukum dalam rangka pembangunan
nasionaF sehingga ideologi tetap dijadikan pedoman dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat
konsensus dasar yang telah kita sepakati adalah Pancasila, Undang-