Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
31
Tabel. Data Laporan Masyarakat terhadap Instansi Peradilan
Januari - Juni 2011
INDIKATOR LEMBAGA PERADILAN
NO KETIDAKPUASAN M.A. M.K. P.T. P.N. P.T. PTUN P.A.
PUBLIK
TUN
1 Penundaan Berlanjut 9 0 2 23 0 02
2 Tidak Memberikan 1 0 02 00
Pelayanan
3 Tidak Patut 0 0 00 0 00
4 Penyalahgunaan 0 003 0 00
Wewenang
5 Penyimpangan 0 0 04 0 01
Prosedur
6 Diskriminasi 0 001 0 00
7 Permintaan Uang, 0 0 02 0 00
Barang, dan Jasa
8 Konflik Kepentingan 0 0 00 0 00
Berpihak 9 0 3 17 0 00
10 j Tidak Kompeten 2 005 0 10
JUMLAH 21 0 5 57 0 13
Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka selama bulan
Januari sampai dengan Juni 2011 diperoleh 87 kasus laporan
masyarakat tentang kinerja berbagai lembaga peradilan di Indonesia
yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dan pelayanan
hukum bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya
kinerja institusi dan aparat di lembaga peradilan dalam kerangka
penegakan supremasi hukum yang mengedepankan asas
keterbukaan dan akuntabilitas.
Dewasa ini, masyarakat justru semakin sering melihat berbagai
indikasi keterlibatan institusi dan aparatur penegak hukum dalam sejumlah
kasus seperti kasus Suap di Kemenpora, kasus Gayus, Bank Century,
serta mafia pajak dan peradilan. Sebagaimana hasil survei Political &
Economic Risk Consultancy (PERC) Hongkong yang dirilis tahun 2010
yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di kawasan Asia
