Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

mesti dilaksanakan dalam implementasi nilai-nilai kepemimpinan
nasional di Ombudsman sehingga akan melakukan penegakan
supremasi hukum dan ketahanan nasional. Hal ini berarti Pancasila
merupakan asas politik yang harus dipedomani dalam
penyelenggaraan pemerintahan, direfleksikan dalam kecintaannya
kepada bangsa dan negara, pandangan politik yang luas, cara
berpikirnya berdasarkan kebenaran Pancasila secara refleksi final,
gaya kepemimpinan di Ombudsman sebagai pimpinan-pimpinan
pengawasan pelayanan publik maupun pada pandangan hidup
bangsa, setia tidak tergoyahkan terhadap nilai-nilai hakiki yang
dirumuskan dalam Pancasila.

b. UUD NR11945 sebagai landasan Konstitusional

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dicantumkan tujuan
nasional yang berisikan bagaimana arah pelaksanaan
pembangunan dilaksanakan yaitu untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembukaan UUD NRI 1945
merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad
bangsa Indonesia; merupakan sumber, cita-cita hukum dan moral
bangsa yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional
maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa didunia.
Dengan UUD NRI 1945 hasil amandemen sebagai landasan
konstitusional merupakan hukum dasar tertulis yang berisi norma-
norma, aturan-aturan atau ketentuan yang harus ditaati dan bersifat
mengikat bagi setiap lembaga negara dan setiap warga negara
Indonesia. UUD NRI 1945 merupakan sumber dari segala sumber
hukum yang ada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dimana sumber hukum tersebut disesuaikan
dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap
peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan

12