Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

menjabarkan visi dan misi organisasi juga ditunjukkan dengan
banyaknya sikap dan kebijakan yang tidak konsisten dalam
penerapannya. Adanya istilah ganti pejabat, berarti ganti kebijakan
merupakan bentuk lain dari lemahnya visi dan misi pemimpin.
Apalagi visi dan misi yang dibangun lebih untuk mempertahankan
posisi, jabatan atau kekuasaan, tanpa melihat kaitan dengan
tujuan nasional jangka panjang. Oleh karena itu, belum
maksimalnya peran kepemimpinan nasional dalam menjabarkan
visi dan misi organisasi sesuai visi dan misi negara sangat
berdampak terhadap penegakan supremasi hukum.
b. Belum dapat menjadi tauladan atau panutan

Bangsa Indonesia kini kehilangan sosok keteladanan,
khususnya dari para pemimpin dalam jenjang dan jenis kelompok
sosial apapun, baik yang formal maupun informal. Mereka pada
umumnya tidak memiliki pola pikir dan pola sikap sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan nasional yang memberikan
keteladanan atau panutan yang baik pada saat ini sangatlah
kurang ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan
karena hampir setiap pemimpin nasional kebanyakan tidak
konsisten dari apa yang diucapkan di depan masyarakat atau
bawahan lain pula dengan apa yang dilakukannya atau
diperbuatnya. Ketauladanan kepemimpinan nasional yang
mencerminkan kejujuran, memiliki integritas, berfikir negarawan,
bermoral dan beretika serta berdisiplin pada saat ini sangat
kurang. Pemimpin tersebut merasa bahwa dirinya tidak pernah
berbuat salah, kesalahan selalu dilimpahkan kepada bawahannya,
sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinannya belum dapat
dijadikan panutan, dengan demikian berdampak pada lemahnya
penegakan supremasi hukum.
c. Belum mampu menentukan kebijakan/mengambil
keputusan dengan tepat sesuai situasi dan kondisi

Pemimpin yang belum mampu menentukan kebijakan secara
tepat bahwa keputusan yang diambil sering menimbulkan kontra
opini dan kontroversi, hal ini menujukan transparansi latar