Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

28

ini diperburuk lagi oleh ketidakmampuan dan ketidakmauan pemerintah
membangun kepemimpinan nasional yang berintegritas, termasuk
memberantas KKN. Pemerintah menyerah terhadap rusaknya moral dan
etika para aparat penyelenggara negara serta para pengusaha yang pada
gilirannya berdampak terhadap terpuruknya kredibilitas kepemimpinan
nasional.

Oleh karena itu, dalam pembahasan bab ini akan diuraikan hal-hal
yang menyakut peran kepemimpinan nasional pada saat ini yang secara
langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap penegakkan
supremasi hukum, dan dikemukakan pula permasalahan yang
dihadapinya.
12. Peran kepemimpinan nasional pada saat ini

Gagasan untuk memunculkan kader baru sebagai calon pemimpin
bangsa kembali menguat tatkala wacana di ruang publik berangsur-
angsur dipenuhi lagi dengan berbagai gugatan ketidakpuasan atas
kondisi politik dan ekonomi nasional. Kekecewaan atas kinerja pemimpin
nasional yang dinilai terlalu kompromistis dengan partai politik serta citra
partai politik yang tidak aspiratif telah banyak mengecewakan masyarakat
dan mendorong perwujudan gagasan pencalonan pemimpin tanpa
melalui parpol13.

Terlepas dari belum tersedianya koridor politik dan hukum untuk
calon perseorangan, kemunculan tokoh perseorangan sebagai alternatif
untuk mencari bibit pemimpin yang mampu dan mau untuk melakukan
perubahan baru dan ini sebenarnya bisa menjadi jawaban atas dua hal
sekaligus. Pertama adalah jalan keluar atas kiprah parpol yang selama ini
dinilai kurang mampu mengartikulasikan aspirasi rakyat konstituennya.
Kedua, adalah sebagai alternatif keluar dari mata rantai kekuasaan para
elite politik pasca reformasi yang dinilai belum mampu membawa
perbaikan kondisi bangsa.

Setiap kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah
diharapkan untuk membawa perubahan kepada yang lebih baik terutama
secara internal, karena perubahan secara internal akan mendorong

13 Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, 2003.