Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11
25
penganggaran, dan pengawasan. Kondisi rapat/sidang DPR
saat ini kurang optimal, banyak dijumpai anggota-anggota
D PR yang berperilaku kurang mencerminkan sebagai wakil
rakyat, yaitu antara lain etika bersidang yang kurang santun
dan tingkat kehadiran anggota DPR yang rendah. Sebagai
contoh adalah pemah dalam satu sidang Paripurna DPRpada
tahun 2011,anggota D PR yang tidak hadir sebanyak 220
orang dari 560 orang anggota18. Contoh perilaku anggota
D PR yang menggunakan kekerasan atau cara-cara kurang
santun dalam berdiskusi atau menyampaikan pendapat
adalah peristiwa sidang Paripurna DPR membahas tentang
R A P B N -P terkait subsidi energi dan kenaikan harga
BBMpada Tanggal 30 Maret 2012. Menjelang pengambilan
suara penentuan opsi, anggota F-P D IP sempat terlibat baku
hantam dengan sejumlah anggota F -P D .19
4) Pelaksanaan Kebijakan di Masyarakat.
Suatu kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah
kemudian dilaksanakan oleh, rakyat. Sosialisasi suatu
kebijakan menjadi faktor penting bagi kelancaran
implementasi kebijakan oleh rakyat. Kadang kala masih
terjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan,
misalnya kebijakan penegakan hukum mengenai masalah
pertanahan di Mesuji, Lampung.Komisi Nasional HAM menilai
aparat keamanan dan pemerintah lalai dalam menangani
kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di wilayah Mesuji,
Kabupaten Ogan Komering Hilir, Sumatera Selatan, dan di
wilayah Kabupaten Mesuji Lampung. Komnas sudah
menyerahkan laporan investigasi kasus ini kepada
pemerintah. Disebutkan pula bahwa kelalaian pemerintah
dalam mengatasi peristiwa di Mesuji terlihat dari adanya
u http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=artide&id=214493:sidang-
perdana-220-dpr-membolos&catid=17:politik<em id=30. Diakses tgl 6 agustus 2012.
19http://www.beritasatu.com/nasional/40018-ra pat-paripuma-dpr-berkali~kali-ricuh.html diakses
tgl 8 agustus 2012.

