Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

daerah semakin demokratis. Namun di lain pihak, dalam
pelaksanaannya akan memunculkan berbagai permasalahan yang
menyertainya, dimulai dari masalah DPT sampai dengan tahap
penetapan hasil pemilihan (penetapan pemenang). Perkembangan
lingkungan strategis pun akan turut mewarnai situasi dan kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat, menjelang, pada saat dan
sesudah pemilukada.

Dengan demikian, Polri sebagai alat negara yang memiliki
tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan penyelenggaraan
pemilukada harus mampu mengawal pesta demokrasi tersebut
dengan baik, profesional dan tidak diskriminasi dalam memberikan
perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang memberikan
hak pilihnya/sebagai pemilih.

Dalam pelaksanaan pengamanan seluruh pentahapan
pemilukada yang dimulai pendaftaran peserta hingga penetapan
pemenang, Polri melakukan kegiatan pre-emtif dan preventif yang
didukung dengan deteksi dini serta kegiatan represif. Namun, dalam
kegiatan pengamanan tersebut, Polri masih dihadapkan dengan
berbagai persoalan. Salah-satunya adalah terbatasnya sarana dan
prasarana, baik berupa Alut dan Alsus maupun perlatan pendukung
lainnya. Hal ini menyebabkan kegiatan pengamanan dan pelayanan
tidak dapat terlaksana dengan optimal.

Selain itu, minimnya peralatan Polri yang berbasis teknologi,
terutama sistem jaringan informasi guna memudahkan dalam
melakukan koordinasi antar-fungsi maupun dengan pusat kendali
terkait penyelenggaran pengamanan pemilukada belum dapat
berperan secara optimal. Kondisi ini, sangat mempengaruhi dalam
mengantisipasi dan menanggulangi ancaman, hambatan, gangguan
dan tantangan terhadap situasi Kamtibmas yang kondusif dalam
penyelenggaraan pemilukada.

Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki
Polri dalam pelaksanaan tugas utamanya dalam mengawal proses
demokrasi tersebut dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak
tertentu (peserta pemilukada) untuk memanfaatkan keterbatasan