Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

25

Pada kenyataannya, bila dilihat secara objektif netralitas Polri dalam

penyelenggaraan pemilihan umum masih belum sepenuhnya dapat

dijalankan. Hal ini tercermin masih adanya intervensi yang terselubung dari

pihak politisi terhadap Polri yang masih tetap eksis. Perhatikan kasus

Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2004 dan berbagai peristiwa politik

lainnya serta masih banyaknya jabatan tinggi Polri yang dipengaruhi oleh

intervensi politisi.20

Dalam pelaksanaan Pemilu 2009 ditemukan adanya kejanggalan

terhadap posisi Polri yang seyogianya "netral” dalam pelaksanaan pemilu.

Yaitu, pertama, adanya telegram Kepolisian Daerah di beberapa Provinsi

yang menolak laporan beberapa Panitia Pengawas (Panwas) tentang

tindak pidana pemilu telah mengancam terhentinya proses hukum ratusan

perkara hukum. Kedua, penolakan Mabes Polri terhadap laporan Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menggugat kebijakan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) sehubungan dengan . : t: s. hart surat-surat suara yang

tertukar.21

Dalam sejarah Polri, t e ta-fal a bahwa Polri senantiasa

diintervensi oleh kekuatan-kekuatan poHUk tertentu, seperti dalam kasus

“VCD Banjarnegara” yang berisikan rekomen man ten Kapolwil Banyumas

Kombes Pol. Drs. AA Mapparessa yang sedang menggelar tatap muka

dengan keluarga besar polisi di Polres Banjarnegara, Jawa Tengah tanggal

29 Mei 2004. Dalam rekaman tersebut, Kombes Pol. Drs. AA Mapparessa

tidak secara eksplisit mengarahkan para anggota Polres Banjarnegara

untuk memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Tetapi, dari serangkaian pengarahan tersebut akan didapat pesan implisit

agar para anggota tersebut turut mendukung salah satu pasangan calon

presiden dan wakil presiden saat itu, yaitu Mengawati Soekarno Putri dan

KH. Hasyim Muzadi, sebagaimana transkrip komentar-komentar Kombes

Pol. Drs. AA Mapparessa dan istrinya yang dimuat dalam harian Suara

Merdeka edisi, Jumat, 30 Juli 2004.22

20 Chairuddin Ismail, “Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri”, PT. Merlyn Press, 2009. hal
43.

21 G. Am bar Wulan, “Netralitas Polri Dalam Pemilu 2009”, Kompas, 22 April 2009,
http://idsps.org/en/idsps-news-indonesia/berita-media/netralitas-Dolri-dan-pemilu-2009/.
Juli 2012.

22 Handik Zusen, “Upaya Mencegah Polri Terlibat Dalam Politik Praktis (Studi Historis :
Kasus “VCD Banjarnegara”)”, http://www.scribd.com/doc/25136617/Upava-Menceqah-
Polri-Terlibat-Dalam-Politik-Praktis. Juli 2012.