Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
16
Gambar 02: paradigma nasional.
8. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait
a. UU Rl Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Di dalam Undang-undang ini diatur tentang tugas, kewenangan,
fungsi, tujuan, kelembagaan, tata cara pengangkatan Kapolri, dan Iain-lain.
Undang-undang ini juga dapat menjadi acuan dalam revitalisasi
implementasi tatanan dan pengorganisasian fungsi lembaga pemerintahan
negara.
b. UU Rl Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasic'nal Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang jati diri TNI, kedudukan, peran,
fungsi, dan tugas, postur dan organisasi, pengerahan dan penggunaan
prajurit, tugas, tata cara pengangkatan Panglima, dan lain sebagainya.
c. UU Rl Nomor 32 tahun 2004 Tantang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang tata cara pembentukan daerah
dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan
pemerintahan, baik asas, hak dan kewajiban daerah, maupun
pemerintahan daerah. Mengatur juga tugas, wewenang, dan kewajiban
kepala dan wakil kepala daerah, dan lain sebagainya.
d. UU Rl Nomor 27 tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kedudukan, tugas
dan wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban, badan musyawarah dan
badan legislasi, badan kerjasama dan badan kehormatan, tata tertib dan
