Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

20

kekurang efektifan dalam membangun komunikasi, akabitanya presiden
pun kurang efektif dalam mengambil keputusan.

c. Jimly Asshiddiqie.14

Dalam kajian kepustakaan, Jimly berpendapat bahwa membahas
tentang politik meliputi dua masalah dan dua wilayah yang berbeda, namun
saling berhubungan. Kedua masalah yang dimaksud adalah (1) mengenaai
tugas, fungsi, dan kewenangan dalam politik, (2) hubungan antar institusi-
institusi politik. Sedangkan dua wilayah yang berbeda dalam sistem politik
adalah (1) infrastruktur politik, (2) suprastruktur politik. Infrastruktur politik
domainnya pada wilayah masyarakat yang terfragmentasi dalam
keberadaan organisasi sosial politik, sedangkan suprastruktur politik
berada pada wilayah kelembagaan negara yang mencerminkan aspirasi
dan kondisi infrastruktur politik. Olehnya itu, tatanan dan kelembagaan
politik, sejatinya dilakasanakan sesuai aturan yang demokratis, agar
tatanan kelembagaan negara juga dapat berjalan sesuai hukum.

d. Kajian Hans Kelsen (1961) tentang Organ Negara.

Berdasarkan kajian Kelsen dalam Jimly,15 merumuskan bahwa siapa
saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan suatu tata hukum
(legal order) adalah suatu organ, terutama apabila fungsi-fungsinya bersifat
menciptakan atau menjalankan norma. Jadi organ negara menurut Kelsen
adalah identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan
tertentu dalam konteks kegiatan bernegara, apalagi kalau berbentuk
institusi.

Dalam konteks ke Indonesiaan, organ negara menurut Jimly,16
berdasarkan fungsi kekuasaannya dapat dibagai dalam tiga ranah yaitu (1)
kekuasaan eksekutif atau pelaksana, (2) kekuasaan legislatif dengan fungsi
pengawasan, dan (3) kekuasaan kehakiman dengan fungsi yudisial.

14 Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi. Sinar Grafika. Jakarta.
2012, h. 268-269
15Ibid., h, 269-270
16Ibid., h, 275