Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
32
b. Lem ahnya D iplom asi. Di fora internasional, posisi Indonesia senantiasa
menjadi pihak yang cenderung defensif dalam menghadapi issu-issu yang
berkembang tentang Papua. Para diplomat Indonesia belum mampu untuk
meyakinkan kelompok masyarakat tertentu di luar negeri yang dengan berbagai
dalih dan kepentingan tertentu memberi dukungan terhadap kelompok separatis
Papua. Dukungan terhadap kelompok separatis sebanarnya sangat kecil, namun
memiliki gaung yang sangat besar. Dukungan tersebut bukan berasal dari negara,
tetapi hanya datang dari perorangan (non state actor) atau NGO yang memiliki
kepentingan tertentu terhadap Papua, seperti Eny Faleomavaega (senator AS dari
Partai Demokrat yang berasal dari Samoa), Lord Harris dan Andrew Smith dari
Parlemen Inggris serta beberapa kelompok NGO. Dukungan paling besar datang
dari negara-negara kecil di kepulauan kawasan Pasifik seperti Vanuatu, karena
alasan persamaan ras39.
1) Dukungan politik di luar negeri tersebut dimanfaatkan oleh perwakilan
kelompok separatis politik yang bergerak di luar negeri. Sayap politik GSP/P luar
negeri banyak memanfaatkan momen yang dinilai menguntungkan gerakan mereka.
Basis mereka di luar negeri antara lain di Eropa Barat dan Inggris dimotori oleh
Benny Wenda dan Victor Kaseipo dkk, di Australia dimotori oleh Herman Wainggai
dan Jacob Rumbiak, di Amerika dipelopori oleh Octavianus Motte dkk, di negara-
negara kawasan Pasifik dimotori oleh Andy Ayamiseba dan Frans Ondowame.
2) Para tokoh separatis politik yang bermukim di luar negeri juga terus berupaya
untuk membawa masalah Papua ke Sidang Umum PBB. Namun upaya tersebut
selalu gagal karena secara resmi PBB telah mengakui bahwa Papua merupakan
bagian integral dari wilayah NKRI. Oleh karena itu mereka mengalihkan upaya
pencarian dukungan dengan cara lain, diantaranya berusaha mempengaruhi
Parlemen Eropa dengan membentuk International Parliamentarian for West Papua
(IPWP) pada tanggal 15 s/d 17 Oktober 2008 yang disponsori oleh beberapa
anggota Parlemen Inggris.
3) Pembentukan IPWP mendapat dukungan dari kelompok muda di Papua yang
dipelopori oleh Dewan Adat Papua (DAP) dengan mengadakan aksi dukungan
dalam bentuk demonstrasi ke beberapa kantor pemerintah dengan mengusung
beberapa tema lama antara lain kegagalan Otsus, pengusutan pelanggaran HAM,
peninjauan kembali Pepera dan dialog internasional. Demonstrasi tersebut sempat
39Dewan Ketahanan Nasional, Naskah Sem inar tentang Papua, Bandung, 2008.

