Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

- 31-

adalah pembuat rencana sekaligus pembuat regulasi dan standar,
pelaksana kegiatan serta juga pengawas kualitas pekerjaan. Pada
tahap pengawasan ini yang seringkali dirasakan kurang adalah
tidak adanya lembaga yang melakukan Audit Kinerja. BPKP di
level pemerintahan dan BPK di level negara lebih mengutamakan
Audit Administrasi dan Keuangan.

Akibat dari tumpang tindih ini maka mekanisme manajemen di
pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Belum lagi di tingkat
daerah antara pemerintah Propinsi dan Kabupaten semuanya
menjadi pelaksana kegiatan di daerah, yang mengakibatkan sering
terjadinya perebutan kewenangan dan merasa lebih memiliki
otonomi di daerah.

Dari sisi anggaran kelemahan dalam koordinasi antar
lembaga ini telah menyebabkan pemborosan anggaran penelitian
yang diakibatkan banyaknya penelitian yang merupakan duplikasi
atau mengulang-ulang penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya oleh lembaga lain. Banyak penelitian yang
orientasinya hanya pada proyek penelitian itu sendiri dan tidak
memiliki kerangka yang jelas dalam program nasional untuk
dikembangkan ke arah industrinya.

b. Implikasi Efektifitas dan Efisiensi Peran Fungsi Kementerian/
Lembaga Riset Dan Teknologi Terhadap Percepatan
Pembangunan Nasional (V2>V3)
Ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan dari fungsi
Kementerian/ Lembaga Riset dan Teknologi dalam menjalankan
program-program penelitian dan pengembangan berimplikasi pada
tidak adanya konsep Knowledge Based Economy dalam
perencanaan pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan