Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

55

e. Politik

          Sistem politik nasional yang multi partai saat ini, pada satu sisi
merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam menerapkan
faham demokrasi di Indonesia, namun disisi lain merupakan
tantangan yang kompleks untuk dapat menyatukan visi kebangsaan
nasional yang memiliki ketangguhan dalam menghadapi
perkembangan zaman yang terus berubah. Demokratisasi yang
terjadi dirasakan lebih mengarah pada esensi kebebasan dan
kurang mempertimbangkan esensi keadilan dan kesetaraan serta
kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini sangat dipengaruhi
oleh faham liberal yang dianut oleh negara-negara barat, sehingga
sangat dirasakan adanya kebebasan dalam menuntut haknya yang
terkesan secara berlebihan. Permasalahan lain adalah, pelaksanaan
otonomi daerah cenderung lebih mengarah pada konsumtif tidak
produktif sehingga banyak daerah otonom yang kurang memberikan
manfaat bagi kepentingan masyarakat dan daerah yaitu
meningkatnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya daya saing
daerah dan meningkatnya pelayanan publik. Sementara itu partai
politik yang diharapkan sebagai pilar demokrasi dan mampu
memberikan pendidikan politik kebangsaan kepada masyarakat
justru cenderung mengarah pada ’’Kekuasaan”. Kondisi tersebut
dirasakan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada
pemerintah dan rasa antipati terhadap kehidupan politik.

         Perbedaan pendapat para elit politik untuk menentukan atau
merumuskan keputusan politik negara, khususnya menyikapi politik
desentralisasi masih diwarnai pro dan contra. Kondisi ini terkadang
dapat minimbulkan instabilitas politik, dan sering menggunakan
pengerahan massa atau mobilisasi masyarakat untuk menekan
Pemerintahan dalam menentukan sikap atau kebijakan maupun
politik dalam menyikapi berbagai perisitiwa di dunia yang sifatnya
konte-mporer. Euforia reformasi yang menjelma dalam bentuk politik
Pemilukada di kabupaten/kota telah memosisikan para
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17