Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
54
Ketersediaan sumber kekayaan alam di kabupaten/kota telah
mendorong para Bupati/Walikota bersama DPRD untuk mencari
investor dan menerbitkan ijin eksplorasi dan eksploitasi. Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat yang tidak tidak terlibat semenjak
awal proses investasi, menjadi kesulitan dalam melaksanakan
pengawasan perda dan atau peraturan bupati/walikota.
d. Ideologi
Ideologi pancasila sebagai sistem nilai nasional dirasakan
semakin terreduksi oleh sistem nilai baru yang berkembang sejalan
dengan derasnya arus globalisasi. Di samping itu, kearifan lokal
dalam kerangka otonomi daerah dirasakan semakin kuat, namun
sistem nilai tersebut tetap masih sejalan dengan sistem nilai
nasional yaitu pancasila.
Bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila yang bersifat
terbuka, artinya adalah bahwa selain mengedepankan pada
kepentingan nasional juga dapat mengakomodasi perkembangan
lingkungan strategik yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara. Selain itu juga dapat mempersatukan seluruh
perbedaan atau kemajemukan yang ada baik dari segi suku atau
etnis, daerah, budaya, bahasa maupun agama.
Di samping nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang sedang tumbuh
dan berkembang adalah kearifan lokal atau nilai-nilai kedaerahan,
yang apabila tidak disikapi dengan baik, dapat berkembang ke arah
fanatisme kedaerahan secara sempit yang pada akhirnya dapat
mengarah pada separatisme, yang semuanya tentu berlawanan
dengan ideologi Pancasila. Etnosentrisme yang kuat di kalangan
bupati/walikota, telah menempatkan mereka sebagai “raja-raja kecil
di daerah” yang nyaris tidak terjamah oleh kendali gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat.
