Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

17

b. Undang-undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini adalah produk hukum
dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk memfasilitasi
percepatan pembangunan di daerah yang mampu meningkatkan
pemerataan pembangunan sesuai tujuan peraturan perundang-
undangan ini. Dengan demikian, dalam optimalisasi penanganan
masalah diwilayah perbatasan darat diharapkan secara bertahap
dapat meningkat seiring dengan perkembangan kemajuan tingkat
kesejahteraan masyarakat di daerah.

c. Undang-undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan peraturan
ini pengelolaan wilayah negara diatur sedemikian rupa agar ada
pembagian pendapatan yang adil dan merata. Melalui perimbangan
keuangan tersebut, Pemerintah Daerah akan memperoleh
pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) serta biaya dalam rangka melaksankan tugas
pembantuan. Dana-dana perimbangan ini dapat dimanfaatkan
kembali untuk mengoptimalkan penanganan masalah diwilayah.
Dengan demikian kebijakan terkait dengan pemanfaatan anggaran
tersebut juga dapat digunakan untuk melaksanakan penanganan
masalah diwilayah perbatasan.

d. Undang-undang Rl Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembanguan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 -
2025. Indonesia telah menetapkan program pembangunan Nasional
jangka panjang (RPJPN) tahun 2005 sampai dengan 2025 yang
menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan Nasional
Indonesia. Dalam salah satu strategi pembangunannya adalah
mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah
arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung