Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

103

juga disingkat UKP4) sebagai fungsi kontrol agar tidak terjadi
penyalahgunaan anggaran.

c. Bahwa perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
merupakan suatu pedoman bagi siapa saja yang akan
melaksanakan tugas. Tidak terlepas TNI AL dalam perannya
menghadapi penanggulangan bencana tsunami, diharuskan memiliki
ketanggapsegeraan (alert) yang tinggi. Dalam keadaan kondisi
darurat nasional, pengambilan keputusan yang cepat dan luar biasa
sangatlah diperlukan guna menentukan hasil yang dicapai,
dihadapkan dengan dampak tsunami yang begitu besar dan harus
segera ditangani serta segera ditindak lanjuti. Sehingga dibutuhkan
suatu keputusan politik yang cepat dan praktis. Sinergitas antara
DPR, Polhukam, Mahkamah Konstitusi, Kemenkokesra, Kemenhan,
Mabes TNI/TNI AL, BNPB sangatlah diharapkan, sehingga
kebijakan-kebijakan serta keputusan politik yang diambil mencapai
tujuan diatas. Inovatif dilakukan melalui evaluasi undang-undang,
peninjauan ulang peraturan - peraturan, political will dan
sinkronisasi dan koordinasi tingkat tinggi yang harmonis serta
adanya tekanan dan dukungan politik, merupakan langkah praktis
dan energik guna mengoptimalkan birokrasi yang ada, sehingga
peran TNI AL dalam penanggulangan bencana tsunami guna
pelaksanaan OMSP dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.

d. Dengan luasnya titik rawan bencana tsunami yang tersebar di
wilayah Indonesia, semakin sulit pula dalam hal penanggulangan
nya. Guna meningkatkan antisipasi terhadap titik rawan bencana
tsunami yang tersebar di seluruh wilayah indonesia sebagai line o f
fire, dibutuhkannya peran TNI AL yang memadai dalam
penanggulangan bencana tsunam i. Untuk itu diperlukan sinergitas
antara DPR, Kemenkopolhukam, Kemenristek, Kemenkue,
Kemendagri, Kemenhan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Perhubungan, BNPB, BMKG, Mabes TNI dalam
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan mantik yang