Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

- 9-

c. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis
peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat A ceh.10

d. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-
undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat
kabupaten/kota di Aceh.11

c. Pemerintahan Aceh, adalah pemerintahan daerah provinsi
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.12

e. Pemerintah Daerah Aceh, yang selanjutnya disebut
Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh
yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.13

d. Pemerintahan kabupaten/kota, adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing.14

e. Integrasi nasional adalah proses dinamis yang menyatukan
rakyat, wilayah, serta pemerintah sebagai komponen fungsional
komunitas politik nasional sehingga cukup andal untuk mencapai cita-
cita dan tujuan nasional, sebagai proses.yang memakan waktu yang
lama dan memerlukan pembinaan secara terus menerus. Konsepsi
bangsa (nation) Indonesia melekat pada asas bahwa sekalipun

10 Ibid., pasal 1 butir no. 21.
11 Ibid., pasal 1 butir no. 22.
12 Ibid., pasal 1 butir no. 4
13 Ibid., pasal 1 butir no. 6.
14 Ibid., pasal 1 butir no. 5.