Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

26

Pengelolaan Pulau - Pulau Terdepan sebagai daerah perbatasan
dan “beranda depan” NKRI telah diatur dalam Undang - Undang No. 43
Tahun 2008 tentang W ilayah Negara dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010
tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dimana BNPP
mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan
perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoor-
dinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. BNPP yang
diketuai oleh Menteri Dalam Negeri terdiri atas Kementerian/
Lembaga/lnstitusi yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan baik
wilayah perbatasan daratan maupun wilayah perbatasan lautan. Dalam
rangka pemanfaatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
tinggal di kawasan perbatasan, maka diperlukan perencanaan
pembangunan infrastruktur yang bersinergi antar Kementerian/Lembaga/
Institusi tersebut agar dapat mendukung kedaulatan NKRI dengan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau-Pulau Terdepan dengan
mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi/
Kabupaten.

M enurut Myers (2000), karakteristik pulau kecil umumnya rentan
terhadap bahaya dan mempunyai kapasitas terbatas sebagai penyangga
bahaya lingkungan21). Pulau-Pulau Terdepan, apabila kurang mendapatkan
perhatian dari pemerintah akan berakibat semakin ketertinggalan pulau-
pulau ini dengan negara tetangga dan dapat menimbulkan gejolak politik
dengan hilangnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di Pulau-
Pulau Terdepan ini. Kebutuhan pokok sebagai penunjang kebutuhan hidup
m asyarakat sehari-harinya pada Pulau-Pulau Terdepan ini, masih
didatangkan dari negara tetangga yang letaknya lebih dekat dengan Pulau-
Pulau Terdepan.

Pengelolaan W ilayah Perbatasan melalui BNPP masih belum
menjamin terlaksananya pembangunan secara komprehensif karena
berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan masih
cenderung belum saling menguatkan dan berdiri sendiri sehingga

21) Myers et al. 2000