Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
20
mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan
nasional18).
10. Tinjauan Pustaka
a. William Dunn (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa
kebijakan publik adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan
norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung
tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya19).
Berlandaskan hal ini, maka keputusan untuk mengatasi
pembangunan di Pulau-Pulau Terdepan harus dilakukan
Pemerintah, agar pembangunannya dapat dilakukan secara
sinergi dan sinkron dengan pembangunan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Dengan melihat permasalahan yang
ada di Pulau-Pulau Terdepan yang rawan terhadap infiltrasi dari
luar maka harus diambil suatu kebijakan publik yang dapat
mengatasi permasalahan yang ada.
b. Fredrick Miller, Agnes F. Vandome, McBrewster John, Equity
Theory, VDM Publishing, 2010 mengatakan Teori Pemerataan
(Equity Theory) menjelaskan kepuasan relasional dalam hal
keadilan distribusi sumber daya dalam hubungan
interpersonal. Dalam hal ini pemerataan pembangunan berarti
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga
masyarakat untuk berkarya dengan sekaligus memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya, serta mengembangkan kegiatan di
semua aspek kehidupan.
c. Gupta dan Roos (2001, p. 298) mengatakan sinergi adalah
sebagai interaksi dari dua atau lebih sumber daya intelektual
modal dari organisasi sebelumnya berdaulat, yang
meningkatkan efek gabungan dari penciptaan nilai dan kinerja
18) “ Lemhannas RI. 2013. “Modul B.S. Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Pokja
Geostrategi dan Ketahanan Nasional, PPRA L Lemhannas RI”. Jakarta
19) Dunn, William. N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press
