Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
19
c. Undang-undang Nomor 17 tahn 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025.
Undang-undang ini merupakan pedoman dalam arah dan
prioritas pembangunan jangka panjang secara menyeluruh
sehubungan dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana
pembangunan nasional
d. UU No.30 tahun 2007 tentang Energi
Undang-undang ini menyatakan bahwa peranan energi sangat
penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan
nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan,
pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara
berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu.
e. Peraturan Pemerintah No.79 Tentang Biaya Operasi Yang
Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
PP 79 tahun 2010 ini memuat hal-hal sebagai berikut:
Pasal 7 menyatakan KKKS berhak mendapatkan kembali
biaya operasi yang sudah dikeluarkan, sesuai dengan
rencana kerja dan anggaran yang disetujui badan pelaksana
kegiatan hulu.
Pasal 11, memuat komponen biaya operasi yang dapat
dicosf recovery-kan, seperti kegiatan eksplorasi, eksploitasi
dan kegiatan umum.
Pasal 13, memuat komponen yang tidak dapat dicosf
reco\/e/ykan, seperti kegiatan-kegiatan yang tidak ada
hubungannya dengan kegiatan operasi memproduksikan
minyak dan gas.
