Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

18

Indonesia atau penyelenggara negara memiliki berbagai tujuan
khusus terkait penyelenggaraan dan kondisi negara, misalnya dalam
menghadapi isu-isu disintegrasi, Pemerintah dan penyelenggara
negara akan mengedepankan komunikasi politik dengan framing
nasionalisme bangsa. Framing yang digunakan akan berbeda ketika
menghadapi isu lain misalnya isu ekonomi ataupun isu-isu lainnya
yang akan dibahas dalam komunikasi politik dengan framing yang
paling sesuai.

b. Haryatmoko dalam buku “E tika K om unikasi : M anipulasi
Media, Kekerasan dan P o rn o g ra fi” menjelaskan komunikasi politik
sebagai cara yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara
Negara dan politisi untuk memberikan pengaruh dan berhubungan
dengan masyarakat. Komunikasi efektif dengan masyarakat melalui
media menjadi semakin penting bagi pemerintah dan politisi untuk
mendapatkan persetujuan akan setiap langkah dan keputusan
mereka. Pakar professional komunikasi politik dituntut untuk
mengurus manajemen berita, kampanye, mendesain peran dan
merancang marketing politik dengan mendasarkan pada riset dengan
memperhitungkan kompetisi ketat menghadapi lembaga advokasi
atau kelompok kepentingan yang makin mendapat tempat di media
karena di anggap mempunyai suara lain dan kritis terhadap
pemerintah.13

Perkembangan komunikasi politik yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau penyelenggara Negara seringkali berhadapan
dengan kondisi aktual di Negara yang bersangkutan. Pemerintah
menghadapi situasi dilematis, di satu pihak, cepatnya arus informasi
menuntut pemerintah mengambil keputusan cepat, di sisi lain,
legitimasinya membutuhkan konsultasi yang lebih luas yang berarti
butuh waktu lebih panjang.14 Dalam kondisi yang dilematis seperti
demikian, peran komunikator atau penyelenggara negara yang

13Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi (Jakarta:
Penerbit Kanisius)., him. 78.
u lbid., him. 77.