Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia.

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
g. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi.
i. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
j. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.
k. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
l. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
m. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
n. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
o. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara.
p. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Landasan Teori
a. Teori Negara
John Locke dalam teorinya mengemukakan bahwa ada tiga
kekuasaan dalam negara, yaitu : kekuasaan legislatif sebagai

17