Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

16

   sebagaiamana yang tertulis dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD NRI
   1945. Artinya, meski Pemerintahan Indonesia kini adalah negara
   kesatuan yang terdesentraliasi, tetapi Presiden tetap memegang
  kekuasaan pemerintahan (pasal 4 UUD NRI 1845), dimana presidenlah
( yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dengan sistem
( desentralisasi itu. Lalu dalam pasal 18 A dan 18 B UUD NRI 1955
  mengakui sifat-sifat kekhusuan dari 34 propindi, 412 Kab, 83 kota, 6793
  kecamatan dan 78.473 desa/kelurahan32, tetap dalam satu tata
  pemerintahan, termasuk di bidang hukum Ketentuan dimaksud untuk
 seluruh bangsa Indonesia dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia33

        Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud harus
 dibentuk sesuai dengan sistem hukum nasional Pancasila dan UUD NRI
 1945, yang berwawasan Nusantara serta landasan Konsepsional
 Ketahanan Nasional. Selain itu, juga harus diharmonisasi dengan
 peraturan perundangan lain yang mengatur pembentukan perda, yaitu
 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
 Perundang-Undangan dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang
Otonomi Daerah serta Dasar Penghapusan Diskriminasi terhadap
Perempuan, yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tetang Ratifikasi
Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

7. Paradigma Nasional
         a. Pancasila sebagai Landasan idiil
                  Pancasila sebagai dasar negara sekaligus dasar
         kebangsaan.34 Pancasila merupakan ekstraksi dari cita-cita nilai-
         nilai luhur bangsa Indonesia, antara lain ketakwaan, kesederajatan,
         kerakyatan, kebersamaan, kesetiakawanan sosial, kepedulian
         sosial, kesamaan, keadilan, ketekunan, dan gotong royong dengan
         latar belakang agama, suku/ras, adat istiadat, perilaku ekonomi,

32 Darmakusuma,Mengoptimalkan Peran Pemimpin Tingkat Nasional di Lingkungan
Pemerintahan dalam Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektoral G una Pengelolaan
Sumber Kekayaan Alam Dalam Rangka Ketahanan Nasional.hal 4 Makalah Ajar
Lemhannas RI 2014
33 Pasal 1 (1) U U D N R 1 1945
34Ali Said As'ad,N egara Pncasila,89,LP3ES,2002
   9   10   11   12   13   14   15   16   17