Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

54

pemeriksa karena hams membuat indikator kunci untuk
disepakati bersama-sama antara pemeriksa dan entitas.

4) DPR-RI sebagai pemangku kepentingan (stake holder)
dari hasil pemeriksaan BPK kurang menaruh perhatian
terhadap pemeriksaan kinerja pemerintah, karena pemeriksaan
kinerja tidak atau kecil sekali kemungkinannya menghasilkan
temuan tindak pidana korupsi. DPR lebih antusias terhadap
hasil pemeriksaan ketaatan yang selalu menghasilkan temuan-
temuan yang mengandung tindak pidana korupsi. Hal ini
secara tidak langsung akan menurunkan motivasi dan
semangat BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja atas
pengelolaan kehutanan.