Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

53

dari 178 negara yang diteliti. Skor IPK Indonesia pada tahun
sebelumnya ternyata juga sama, yaitu sebesar 2,8. Hal ini
menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Indonesia
untuk memberantas korupsi ternyata tidak ada kemajuan
(Lubis, 2011). Korupsi yang melanda hampir diseluruh aspek
kehidupan masyarakat merupakan kendala bagi pemerintah
dalam melaksanakan pembangunan nasional, juga merupakan
kendala bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan guna
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara.

2) llegal loging, penjarahan hutan, dan pembakaran hutan

merupakan kendala bagi pemerintah untuk menanggulangi-

nya, karena sering sekali melibatkan masyarakat miskin. Para

cukong memanfaatkan masyarakat miskin sebagai buruh

penebangan liar dan perambahan hutan, sehingga yang

ditangkap oleh aparat penegak hukum adalah masyarakat

miskin sedangkan para cukong tetap bebas karena tidak

adanya bukti (www. antaranews.com, 2011). Begitu pula

kebakaran hutan, umumnya dipicu oleh pembakaran semak-

semak oleh masyarakat miskin untuk pembersihan lahan

sebelum bercocok tanam. Hal ini juga menjadi kendala

bagi BPK dalam melakukan penilaian kineija pemerintah dalam

penanggulangan illegal loging, penjarahan hutan, dan

pembakaran hutan, karena faktor “masyarakat” bisa saja

dikatagorikan sebagai faktor yang uncontrollable (di luar

kendali entitas).

3) Sebagian besar instansi pemerintah belum siap menyusun
Indikator Kunci Kinerja (Key Performance Indicator) untuk
masing-masing kegiatan, terutama untuk kegiatan-kegiatan
pengelolaan kehutanan. Hal ini akan menyulitkan bagi