Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
42
Dalam konteks kehidupan politik negara dan bangsa,
gerakan separatisme yang dilakukan secara politik ditempuh
oleh kelompok kepentingan di level kelembagaan
Pemerintahan Aceh dan DPRA yang didukung penuh oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRK se-wilayah
NAD yang berasal dari unsur GAM/KPA/PA dapat menjadi
ancaman yang cukup serius terhadap stabilitas nasional dan
Keutuhan NKRI. Gerakan tersebut bukan sesuatu yang tidak
mungkin mengarah ke tindakan radikalisme yang menjadi
musuh dan ancaman non militer negara bilamana pemerintah
sebagai pemegang mandat penyelenggaraan administrasi
negara tidak mampu mengelola dan mendistribusikan
kewenangannya dengan tepat.
b. Kurang maksimalnya program Pembinaan Wilayah.
Program Otonomi Khusus di Aceh mengisyaratkan
adanya sinergitas pembinaan wilayah antara Pemerintah
(pusat/prov/kab/kota), TNI dan Polri untuk bekerjasama
membangun daerah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Namun dalam
kenyataannya kegiatan tersebut masih belum maksimal yang
ditandai dengan masih lemahnya koordinasi dan masih
adanya tumpang tindih kewenangan antar instansi
pusat/daerah dalam menjalankan sebuah program.
Program pembinaan wilayah merupakan bagian dari
program pemberdayaan wilayah pertahanan, dimana
masyarakat diberikan adanya sebuah kesadaran dan
pemahaman tentang pentingnya menjaga kelancaran
pembangunan di segala bidang. Dengan lancarnya
pembangunan berarti wilayah tersebut memiliki ketahanan
untuk dapat menghadapi berbagai ancaman, tantangan,
hambatan yang akan menganggu kelancaran pembangunan.
