Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

2) Menyikapi kondisi diatas maka perlu dievaluasi kinerja selama ini
dan dirumuskan sistem yang lebih baik untuk menghasilkan sinergitas
dan harmonisasi hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dengan
pemerintah daerah untuk lebih serius dan bekerja keras menjalankan
program kependudukan.

3) Komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota sejak penyerahan
kewenangan program KB (diotonomikan) belum menunjukkan hasil yang
optimal, namun telah merealisasi beberapa program diantaranya telah
dikeluarkannya peraturan daerah sebanyak 281 dari 410 kabupaten/kota.
Disamping itu partisipasi masyarakat juga belum meningkat, meskipun
telah tercatat adanya 77,7 ribu kelompok pembantu pembina keluarga
berencana desa (PPKBD) dan 349,8 ribu kelompok sub PPKBD.

Implementasi kebijakan tersebut belum optimal dan belum dapat
dicapai target yang diharapkan (out put) sehingga dipandang perlu
adanya revitalisasi program keluarga berencana. Melalui berbagai
revitalisasi program keluarga berenacana diharapkan dapat meningkatkan
peserta KB aktif, pasangan usia subur (PUS), peserta KB baru, peserta
KB pria serta meningkatnya jumlah pusat pelayanan informasi dan
konseling kesehatan reproduksi remaja di seluruh kabupaten/kota. Selain
itu revitalisasi program keluarga berencana juga perlu
mempertimbangkan adanya integrasi antara bina keluarga balita (BKB),
Posyandu dan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi
remaja (PIKKRR).

4) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai petugas yang telah
diiatih dan dibekali kemampuan memberikan penyukuhan program KB di
tingkat desa/kelurahan, saat ini jumlahnya makin berkurang dan bahkan
PKB binaan masa orde baru sudah tidak ada lagi. Untuk mencapai hasil
yang optimal BKKBN harus membina kembali PKB sebagai ujung tombak
pelaksana program KB yang berhadapan langsung dengan masyarakat
peserta KB.

25