Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
61
dilandasi oleh moral dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai karakter
bangsa.
Untuk membangun keharmonisan hubungan pemerintah
Pusat dan Daerah juga dipengaruhi oleh sikap mental dan karakter
pelaku atau penyelenggaranya. Oleh karena itu, penguatan terhadap
nilai-nilai karakter bangsa akan mendasari hubungan antara
pemerintah Pusat dan Daerah. Tentunya dalam kerangka
pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam rangka
mensejaterakan rakyat.
Penerapan otonomi daerah selama ini belum menampakkan
hasil yang menggembirakan, kenyataan yang terjadi masih banyak
yang mengecewakan dan belum sesuai harapan. Ada beberapa
daerah yang mampu memanfaatkan otonomi luas secara optimal
sehingga menghasilkan best practice di Indonesia. Jumlah
pemerintah daerah yang berkinerja bagus belum banyak
dibandingkan dengan pemerintah Daerah yang belum mampu
memanfaatkan otonomi daerah secara tepat. Kenyataan ini perlu
ditindaklanjuti dengan berbagai upaya perbaikan dan pembenahan
agar peyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik.
Salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang
baik adalah adanya pelayanan publik yang baik kepada
masyarakatnya. Makin sedikitnya keluhan masyarakat kepada
pemerintahnya menunjukkan makin baiknya pelayanan pemerintah
kepada masyarakatnya. Agar dapat bersinergi dalam melayani
masyarakat dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maka
diperlukan sistem pelayanan yang terpadu antara pemerintah Pusat
dan Daerah.
