Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

62

22. Kontribusi implementasi konsepsi wawasan nusantara dalam
pendidikan politik yang diharapkan terhadap hubungan Pemerintah
dan Pemerintahan Daerah yang harmonis dan Keutuhan NKRI.

Implementasi Wawasan Nusantara dalam pendidikan politik memberikan
kontribusi yang sangat besar terhadap hubungan pemerintah dan
pemerintah daerah yang harmonis dan keutuhan NKRI, yaitu terjalinnya
sinergitas pembangunan antara pemerintah dengan pemerintah daerah,
terjalinnya sinergitas pembangunan antara pemerintah daerah satu dengan
lainnnya. Rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh tercermin dalam
hubungan pemerintah dengan pemerintahan daerah dimana terjalinnya
sharing pendanaan dalam pembangunan daerah (dekonsentrasi) dengan
prinsip adil dan selaras.

Dalam UUD-1945 pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa “Pemerintahan
daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan”. UUD-1945 memberikan amanat kepada pemerintahan
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas - luasnya dan
kemudian diperkuat dengan UU No.32 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Hubungan pemerintah dan pemerintah daerah meliputi hubungan
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya38 Pelaksanaan pembagian hubungan tersebut
dilakukan secara adil dan selaras untuk kepentingan kesejahteraan
masyarakat. Seluruh peraturan perundangan dan pemerintah harus
mengatur pembagian kewenangan, sumberdaya alam dan sumberdaya
lainnya secara adil dan atas asas manfaat dalam bingkai NKRI.

38 Pasal 2 ayat 5 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah