Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

29

Indonesia untuk manfaat jaminan dasar. Jamkesmas, Askes PNS, TNI/POLRI akan
dikelola menjadi satu sistem. Selanjutnya Jamkesda akan masuk dalam
pengelolaan BPJS.

Untuk mengatasi kebutuhan itu Pemerintahan Daerah mulai memberikan
Jaminan Kesehatan Daerah, yang merupakan peningkatan cakupan dari
Jamkesmas. Pengelolaan Jamkesda sangat bervariasi, dan sangat tergantung
kemampuan fiskal dari daerah. Pengelolaannya dapat dilakukan secara
professional oleh PT Askes., atau juga dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri,
dengan berbagai metoda. Tidak jarang kedua sistem pembiayaan dicampuradukan
karena ketidaktahuan masyarakat, terutama bila ada masalah yang dikeluhkan oleh
pasien dan memerlukan biaya yang sangat besar.

Jaminan kesehatan masyarakat menggunakan sistem asuransi sosial, yang
sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara didunia, seperti pembayaran dengan
iuran, Urun biaya, sistem prospective paym ent INA CBG, yang mempercepat
pembayaran klaim. Jamkesda muncul biasanya dikaitkan dengan kejadian politik
seperti PILKADA. Oleh karena itu nuansa politik tinggi sekali dalam pengelolaan
Jamkesda. Sebagai contoh dalam Pilkada DKI yang baru lalu, terjadi perubahan
kebijakan dalam pelaksanaan jamkesda di DKI (JPK-gakin), dengan akan
dibebaskannya semua pasien yang bukan penduduk miskin DKI, atau pasien yang
berobat dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang dahulu, hanya
dibayar 40-60% dari tagihannya. Permasalahan seringkali timbul, adalah pemda
tidak semua mempunyai fiskal sekuat Provinsi DKI Jaya, yang mampu
melaksanakan monopoli jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin di wilayah
kerja. Namun ada Pemerintahan Daerah yang hanya mampu memberikan sejumlah
uang yang digunakan untuk membayar klaim dari rakyatnya yang sakit. Tanpa
pengelolaan yang baik dana yang disediakan akan habis sebelum akhir tahun
anggaran, sehingga tidak jarang kita mendengar Rumah Sakit hampir bangkrut
karena Pemerintahan Daerah belum juga melunasi klaim mereka. Prinsip
pengelolaan asuransi kesehatan seperti risk pooling, prospective payment, cost
containment, cost sharing dan banyak sekali, tidak dijalankan. Contohnya kejadian