Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17

sepanjang perbatasan sehingga perekonomiannya berkembang. Kondisi
       ini kontras dengan perbatasan di sisi Indonesia.

               Sementara itu, daya jangkau siaran radio maupun televisi nasional
       yang dipancarluaskan dari Jakarta sangat lemah di perbatasan. Begitu
       juga media cetak surat kabar, atau majalah, sulit menjangkau daerah
       perbatasan. Keadaan ini membuat masyarakat di sana mengkonsumsi
       informasi media massa negeri tetangga. Secara tidak sadar, ini
       menyebabkan lunturnya nasionalisme masyarakat Indonesia di daerah
       perbatasan.

              Situasinya tidak berbeda jauh dengan perbatasan darat RI-Timor
      Leste, dan RI-Papua Nugini. Di kedua perbatasan itu, kehidupan
      masyarakat RI tidak lebih baik dibanding masyarakat negeri sebelah,
      meskipun pendapatan perkapita Indonesia lebih besar daripada Papua
      Nugini (1.465 dolar AS), dan Timor Leste (800 dolar AS).

             Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan RI-Timor Leste
      setiap malam hidup dalam kegelapan karena penerangannya hanya
      lampo teplok, sementara tetangganya di Timor Leste menggunakan
      listrik. Sarana dan prasaranan pendidikan sulit dijangkau anak-anak
      desa karena lokasinya jauh. Tenaga kesehatan terbatas, dan budaya
      hidup sehat masyarakat rendah. Menurut Gubernur NTT, Frans Lebu
      Raya (BNPP, 2011), kondisi seperti itu bila dibiarkan dapat menjadi
     ancaman kedaulatan bangsa.

             Secara umum, kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah
      perbatasan dari sisi Indonesia masih memprihatinkan. Kondisi itu
      kontras bila dibandingkan dengan masyarakat di seberang perbatasan
     yang sejahtera. "Di kepala kami Garuda, tetapi perut kami Malaysia,"
     kata seorang warga yang tinggal di perbatasan.6 Pernyataan itu
     merujuk pada kenyataan, masyarakat Indonesia di perbatasan lebih

4 Disampaikan seorang warga di perbatasan sebagaim ana dikutip Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara
  Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Triyono Budi Sasongko, wawancara dengan
  Penulis di Kantor B N P P , Jakarta, 27 Agustus 2012.

                                                                5
   12   13   14   15   16   17   18   19