Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

26

sumber daya manusianya masih rendah, sehingga tidak dapat menarik
dinamika perekonomian dari masyarakat negara tetangga.

e. Di wilayah perbatasan berlaku hukum internasional, berkaitan dengan
keimigrasian dan kepabeanan serta karantina. Saat ini, penegakan hukum di
daerah perbatasan masih belum optimal.

Pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan komitmen dan upaya konkrit
semua pihak terkait yang tercermin dalam kebijakan, program dan kegiatan
Pemerintah yang terdiri dari masing-masing Kementerian dan Lembaga/lnstitusi
serta Pemerintahan Daerah. Untuk menanggulangi semua permasalahan terkait
dengan pengelolaan wilayah perbatasan Pemerintah telah membentuk Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tanggal 28 Januari 2010. BNPP yang
dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 bertugas menetapkan
kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan
anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi serta
pengawasan terhadap pengelolaan wilayah perbatasan.

Rencana aksi BNPP untuk tahun 2012 meliputi Rencana Aksi Pengelolaan
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan Rencana Aksi Pembangunan
Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Berdasarkan Grand Design dan Rencana Induk
pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, telah ditetapkan
agenda utama pengelolaan perbatasan tahun 2011-2014, yakni meliputi: Penetapan
dan penegasan batas wilayah negara, Peningkatan pertahanan keamanan dan
penegakan hukum, Pengembangan ekonomi kawasan, Pemenuhan kebutuhan
sosial dasar, serta Penguatan kelembagaan.21 Kehadiran BNPP sebagai lembaga
pengelola perbatasan di tengah sorotan tajam atas urgensi dan kiprah lembaga-
lembaga non-struktural diharapkan akan memiliki makna positif dan memberikan
kontribusi nyata, berupa perubahan wajah wilayah perbatasan menjadi kawasan
yang layak dibanggakan, tuntasnya berbagai permasalahan terkait batas wilayah
negara dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

21BNPP. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia BNPP 2011
-2014, Jakarta, 2011.