Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang
Operasi Militer Selain Perang. Terkait dengan undang-undang ini adalah
bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara professional didasari pada
nilai dan prinsip ketentuan hukum intemasional yang sudah diratifikasi,
sehingga pelaksanaan tugas-tugas TNI tidak teriepas dari pertimbangan
hukum.

c. Undang-undang no : 16 tahun 2012 tentang Industri
pertahanan.

Dalam undang-undang no 16 tahun 2016 diamanatkan bahwa Industri
strategis pertahanan dikembangkan berdasarkan efektif dan efisiensi dengan
mengedepankan kerjasama dan keterpaduan serta mengarah pada
kemandirian. Dalam pembangunan Alutsista TNI harus berupaya melalui
pengadaan produk dalam negeri kecuali Alutsista yang betul-betul belum
mampu diproduksi di dalam negeri. Secara bertahap Industri strategis
pertahanan harus mampu secara mandiri untuk membangun Alutsistanya
sendiri. Terkait dengan hal tersebut telah dibentuk komite kerjasama industri
pertahanan (KKIP) untuk secara terpadu melaksanakan kerjasama dalam
membangun peralatan pertahanan negara, khususnya Alutsista.

d. UU No: 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang 2005-2025.

Agar pelaksanaan pembangunan kekuatan TNI berjalan secara efektif
dan efisien, diperlukan adanya perencanaan dalam pembangunan nasional
yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode (20) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025. Dalam UU ini
ditetapkan visi Indonesia 2005-2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil
dan makmur. Misi pembangunan nasional, khususnya butir 2 tentang
penguatan daya saing bangsa dan butir 8 tentang peningkatan hubungan
dalam pergaulan dunia intemasional dapat menjadi dasar bagi
pengembangan kekuatan TNI, dengan mengoptimalkan pemenuhan alutsista
TNI yang MEF.