Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
16
berbagai kendali dan kegagalan yang muncul. Dengan demikian
dapat dipikirkan dan dicarikan solusinya untuk mengatasi berbagai
gangguan tersebut.
Sebagai seperangkat aktivitas yang terencana, kebijakan
semestinya mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Untuk itu
sumber daya yang dimiliki perlu mendapat perhatian dari pemerintah
terkait. Seperti pendapat O. Jones (1984:166) bahwa implementasi
kebijakan sebagai : “set of activities directed toward putting a
program into effect, maka perlu rangkaian yang mendukungnya
seperti:
1) Organisasi, yaitu pemantapan dan pengaturan kembali sumber
daya, unit-unit dan metode untukmelaksanakan suatu program
menjadi efek;
2) Interpretasi yang menerjemahkan bahasa program ke dalam
rencana-rencana dan arahan-arahan yang dapat diterima dan
visibel;
3) Aplikasi yakni penyediaan yang rutin dari jasa-jasa,
pembayaran-pembayaran, atau lainnya yang sesuai dengan
tujuan-tujuan atau instrument-instrumen program.
Grindle (1980:11) menyatakan bahwa proses umum
implementasi kebijakan dapat dimulai ketika tujuan dan sasaran
telah dispesifikasikan, program-program tindak telah didesain, dan
ketika dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan. Ketiga hal
tersebut merupakan syarat dasar untuk eksekusi kebijakan publik.
Grindle juga mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh isi kebijakan (the content of policy), dan konteks
kebijakan (the contex of policy) yang terkait dengan formulasi
kebijakan. Dalam Gambar 1 menjelaskan, pandangan Grindle
tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini, isu kebijakan yang
berkaitan dengan jenis kebijakan yang mempengaruhi proses
implementasi yaitu:
