Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

15

• Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Administrasi
Kependudukan.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan.

• Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional.

• Unadang Undang Republik Indonesia No.52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

• Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

• Peraturan Pemerintah'Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010
yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-
KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip.

9. Landasan Teori

a. Implementasi Kebijakan
Kajian implementasi kebijakan ini berkembang sejak tulisan

Pressman dan Wildavsky (1973) yang berjudul Implementation pada
tahun 1973. Hal demikian mendorong munculnya banyak kajian
yang menempatkan implementasi sebagai unsur pokok dalam setiap
studi kebijakan negara. Kajian implementasi kebijakan tidak hanya
terbatas pada faktor internal organisasi pemerintah dan pelaksana
kebijakan itu sendiri, namun juga sudah meluas pada kajian
eksternal yang diduga turut memengaruhi implementasi tersebut.
Meluasnya kajian di atas, tidak lepas dari berbagai kegagalan dalam
implementasi kebijakan. Kekuatan yang ada sekitar pelaksana
kebijakan sudah perlu mendapat perhatian agar bisa dideteksi