Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
49
keinginan dari kelompok masyarakat tertentu yang berupaya mengubah
Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, faham liberal,
dan faham sosialis / komunis.
Kelompok faham liberal dengan memanfaatkan momentum reformasi, tuntutan
demokratisasi dan HAM mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan
berbagai elemen potensi bangsa menuntut dan memperjuangkan "kebebasan"
tanpa mengindahkan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Belum
merata pembinaan dari pemerintah ke seluruh wilayah, dapat menyebabkan
masuknya pemahaman ideologi lain yang dapat mengancam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini tentunya akan
mempengaruhi pengembangan sistem perhubungan nasional.
e. Aspek Politik.
Secara nasional situasi politik dihadapkan pada upaya reformasi disegenap
aspek kehidupan nasional dengan bertumpu pada prinsip "demokrasi
Pancasila" yang ditetapkan sebagai dasar Negara telah menimbulkan suasana
euforia demokrasi yang berlebihan mengabaikan rambu rambu dalam Undang-
Undang.
Sistem politik Nasional menganut sistem demokrasi Pancasila, yang
mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat.Namun pada
kenyataannya demokrasi Liberal lebih dominan dalam praktek pengambilan
keputusan melalui mekanisme voting.
Pemerintah telah melakukan moratorium terhadap rencana pemekaran wilayah
dalam bentuk Otonomi Daerah, karena dianggap tidak berhasil meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah.Di satu sisi, Otonomi Daerah sering
dimanfaatkan oleh calon Kepala Daerah untuk mencari dukungan bagi-bagi
proyek. Di sisi lain, pelaksanaan Otonomi Daerah berdampak terhadap
peningkatan APBD yang cukup signifikan. Namun ada beberapa daerah yang
belum merasakan secara langsung.Keadaan tersebut dapat menimbulkan
kekecewaan dan dapat membangkitkan semangat separatis.
