Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

pengawasan tersebut masih cenderung minim jika
dibandingkan dengan kebutuhan operasional yang luas.

7) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolgi (BPPT).
Memiliki hasil-hasil inovasi yang dapat dimanfaatkan,

seperti Pesawat Udara Nir Awak (PUNA), Buoy pemantauan
laut dan cuaca, software format teks terinskripsi melalui satelit
dengan teknologi informasi dan komunikasi, namun masih
terbatas dan perlu pengembangan lanjutan.

c. Komitmen Nasional.
Di era Reformasi saat ini, dalam PJPN 2005-2025 Pemerintah

telah membuat kebijakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi
negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis
kepentingan nasional, namun dalam implementasinya telah tumbuh
kerancuan identitas, sebab meski mempunyai persepsi kewilayahan
maritim namun kultur yang kemudian terbangun adalah sebagai
bangsa agraris. Paradigma masyarakat Indonesia tentang laut
cenderung berbeda dengan realitas, sehingga arah kebijakan
pembangunan selanjutnya menjadi kurang tepat karena lebih
condong ke pembangunan berbasis daratan, sektor kelautan menjadi
sektor pinggiran (pheripheral sector). Laut yang memisahkan pulau-
pulau di Indonesia dianggap sebagai pemisah dan menimbulkan
hambatan pembangunan nasional di berbagai bidang, terutama
komunikasi, koordinasi dan identitas bagi rakyat Indonesia.25
Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya
melaksanakan cara hidup yang mencerminkan budaya maritim dan
memprioritaskan kebijakan pembangunan yang terkait dengan
masalah kelautan. Namun sejauh ini hal tersebut belum tampak,
sehingga seringkali dikatakan Indonesia hanyalah negara kepulauan
yang bercita-cita ingin menjadi negara maritim. Hal ini dapat3*

25 Robert Cribb dan Michele Ford, Indonesia as an archipelago:managing islands,
managing the seas, dalam Indonesia Beyond W aters Edge, (Singapore;ISEAS, 2009) hal.
3.