Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

76

sebagai “pendukung” penyusunan peraturan perundang-
undangan. Akan tetapi dengan semakin berkembang dan
bembahnya pola kehidupan masyarakat Indonesia serta
beberapa permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan
perundang-undangan yang sudah ada sekarang, urgensi Naskah
Akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-
undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan
asas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi sangat
penting. Demikian pula halnya dalam penyusunan Naskah
Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah yang terkait dengan
pembangunan ekonomi kerakyatan, maka keberadaan Naskah
Akademik memang sangat diperlukan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan
perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai
dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat.
Dengan digunakannya Naskah Akademik dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan
peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak
menghadapi masalah (misalnya dimintakan judicial review) di
kemudian hari.

4) DPR dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian
teknis /lembaga terkait menjalankan proses legislasi di bidang
ekonomi kerakyatan secara cermat, prosedural dan akomodatif,
khususnya dalam merespon berbagai usulan dan kritisi dari
masyarakat, sehingga produk politik berupa peraturan
perundang-undangan yang dihasilkan akan mampu menjawab
aspirasi, kebutuhan dan persoalan yang berkembang dalam
pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Proses legislasi
sesungguhnya dapat dimulai melalui dua sumber: inisiatif dari
DPR atau pengajuan dari pemerintah. Namun patut dicermati