Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

OPTIMALISASI IPTEK Dl BIDANG PERTANIAN GUNA TERWUJUDNYA KETAHANAN
                   PANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

ketahanan pangan hams tetap dilandasi paradigma nasional sebagai landasan
untuk implementasinya, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat dicapai.

7. Paradigm a Nasional

    a. Pancasila sebagai Landasan Idiil

               Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-
    nilai dan norma dasar yang diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan
    tekad untuk mewujudkannya melalui pola pikir, pola sikap dan pola tindak
    dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Dengan realita
    ini temyata Pancasila terbukti masih sangat relevan menjadi pedoman dan
    pengarah bangsa agar tetap kokoh serta mampu melandasi dalam
    memecahkan berbagai permasalahan bangsa, baik di bidang ideologi, politik,
    ekonomi, sosial budaya maupun di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh
    karena itu setiap kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
    maupun kehidupan berbangsa dan bemegara, tidak boleh bertentangan
    dengan kelima sila dalam Pancasila.

              Demikian pula dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
    hams dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang
    Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sehingga tidak
    disalah gunakan bahkan dapat menimbulkan dampak negatif. Sila Persatuan
    Indonesia dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural menunjukkan
    bahwa iptek yang dikembangkan adalah untuk menjaga persatuan dan
    kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, tak
    terkecuali dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber kekayaan
    hayati, khususnya sumber bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok
    seluruh manusia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
    dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila Keadilan Sosial bagi selumh
    Rakyat Indonesia mengandung arti bahwa dalam proses pengambilan
    kebijakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya

                                                             13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17