Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

42

Diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan bersamaan dengan Pemilu Kepala Daerah
menyebabkan pelaksanaan pemerintahan daerah di kabupaten/kota
agak sulit dikontrol oleh pusat. Menguatnya kekuasaan daerah di
tingkat kabupaten/kota merupakan fenomena akibat dari kurang
cermat dalam pengaturan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Pandangan parpol-parpol tertentu yang sering berbeda dan
berseberangan dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah
pada akhirnya akan menghambat berlangsungnya pembangunan
secara berkesinambungan. Adapun yang menjadi penyebab hal
tersebut adalah proses demokrasi yang dilakukan tanpa didukung
budaya berpolitik yang baik dan santun dengan hanya sekedar
mengedepankan kebebasan yang seakan tanpa batas, dapat
menjadi ancaman serius bagi bangsa ini bahkan mungkin dapat
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk
membuat situasi berubah menjadi chaos.

c. Ekonomi.

Kondisi kehidupan yang yang susah ekstrem dalam bentuk
kemiskinan absolut telah menjadikan perkembangan terorisme
tumbuh subur. Di sisi lain, lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia
adalah lautan dengan potensi kekayaan alam yang melimpah namun
hingga saat ini belum dapat dikelola dengan baik terkait dengan
keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan teknologinya.

Sementara disisi lain, sumber kekayaan alam yang ada di darat
sudah mulai menipis. Dihadapkan dengan perkembangan globalisasi
menuju pasar bebas, sudah seharusnya Indonesia menentukan
sikapnya ke depan. Masih adanya sebagian masyarakat yang
berada dibawah garis kemiskinan, jumlah lapangan kerja yang tidak
mampu menampung banyaknya pekerja yang ada serta tingkat
pengangguran yang tinggi dapat melahirkan paham-paham radikal
menjamur di tanah air.