Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17

69

         Berdasarkan Wawasan Nusantara, DPD RI memegang teguh sikap, moral,
    perlaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa
    dan bangsa, dengan berupaya memperjuangkan kesejahteraan bagi daerah
    yang diwakilinya.

        Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara yang tersentralisasi.
   Struktur pemerintahan yang terpusat diwarisi dari zaman kolonial Belanda.
   Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk melakukan
   desentralisasi sejak kemerdekaan 1945, para elit di pusat selalu khawatir
   bahwa pemberian kekuasaan yang lebih luas di daerah dapat mengakibatkan
   daerah jatuh ke tangan yang salah dan akan menjadi boomerang dengan
   menimbulkan kekuatan yang dapat berujung kepada keinginan disintegrasi
  yang berujung pada kekerasan. Namun, pada dasarnya daerah-daerah lah
  yang merupakan sumber kekayaan dan sumber daya alam seperti minyak
  bumi dan kayu sampai dengan jasa-jasa pariwisata. Oleh karena itu, untuk
  meningkatkan nasionalisme yang akan menghantar kepada ketahanan
  nasional bangsa, perlunya kekuatan yang lebih kuat dari daerah untuk
  menghindarkan praktik separatis yang akan mengakibatkan disintegrasi
 nasional.

      Seiring dengan terimplementasikannya otonomi daerah, persoalan-
 persoalan praktis, seperti ukuran dan distribus dari dukungan keuangan
 pemerintah pusat ke daerah, muncul aspirasi yang berkenaan dengan perlu
 didengarnya suara daerah di dalam perdebatan tingkat nasional. DPD RI
 memiliki potensi untuk memainkan peran kunci, tidak hanya saja dalam hal
mendukung agar otonomi daerah dapat dijalankan, tetapi juga agar otonomi
daerah menjadi lebih demokratis dengan menyediakan saluran yang efektif
untuk artikulasi suara-suara dari daerah dalam hal kebijakan dan
impementasinya pada tingkat nasional.

    Meskipun dari sisi terdapat kemajuan yang berarti dalam delapan tahun
sejak bergulirnya reformasi dalam memperbaiki sejarah ketidakseimbangan
antara pusat dan daerah, masih banyak terdapat masalah dalam
desentralisasi yang bersifat mendesak. Laporan tahuhanan resmi tentang
pembangunan manusai Indonesia (Indonesian Human Development Report)
   12   13   14   15   16   17   18