Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3

33

                Pusat Litbang Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri juga
       telah melakukan penelitian Efektivitas Pemekaran Wilayah di Era
       Otonomi Daerah di sembilan daerah otonom baru. Penelitian ini
       menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satupun daerah DOB
       yang bisa dikelompokkan dalam kategori mampu, meski penataan
       berbagai aspek pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan
       pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada. Penyebabnya
       adalah pemerintahan DOB kurang mampu merumuskan dengan tepat
       kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan agar sesuai
      dengan kondisi, karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat.
       Studi ini menemukan bahwa kelembagaan yang terbentuk belum
      sepenuhnya disesuaikan dengan urusan yang telah ditetapkan
      sebagai urusan daerah. Beberapa masalah timbul, seperti jumlah
      kelembagaan (SKPD) yang cenderung berlebihan, struktur organisasi
      yang cenderung besar, serta belum memperhitungkan kriteria
      efektivitas dan efisiensi kelembagaan yang baik. Di sektor keuangan
      daerah, hanya ada satu dari sembilan daerah yang dikategorikan
      mampu mengelola keuangannya. Problem utamanya adalah
      rendahnya kemampuan dalam menggali sumber-sumber penerimaan
      daerah, khususnya PAD. Ditinjau dari aspek aparatur, hanya ada satu
      dari sembilan daerah yang dikategorikan sangat mampu dalam
      pengelolaan pemerintahannya. Dilihat dari ketersediaan, kualifikasi
      yang dimiliki, serta kesesuaian antara personil yang ada dan struktur
      yang tersedia. Secara umum, DOB belum mampu menyelesaikan
      berbagai macam persoalan di atas.

               Untuk melengkapi studi tersebut, telah dilakukan pula studi
      evaluasi oleh Building and Reniventing Decentralised Governance
      (“BRIDGE”) yang dirancang untuk mencapai empat tujuan13:
      1. Mengidentifikasi fokus dan indikator evaluasi pemekaran.
      2. Mengevaluasi perkembangan pemekaran daerah dalam aspek

          ekonomi, keuangan pemerintah.pelayanan publik dan aparatur

13 Studi Evaluasi Pemekaran Daerah, Building and Reinventing Decentralized Governance
    Project, Bappenas bekerjasama dengan UNDP, 2007, hal. 4.
   1   2   3   4   5   6   7   8