Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

38

3. Pembentukan daerah otonom baru tidak menghasilkan
kesejahteraan masyarakat dan memunculkan permasalahan
konflik sosial yang mengancam integrasi bangsa.

13. Im plikasi Penataan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat
dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Kokohnya NKRI
Kondisi penataan daerah saat ini, sebagaimana diuraikan
sebelumnya, akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penataan daerah yang tidak optimal akan mengakibatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah otonom tidak dapat meningkat.
Indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator
kemiskinan dengan pengukuran presentase penduduk hidup di bawah
kemiskinan dan tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan
keamanan.
Konteks kesejahteraan juga dapat ditinjau dari Millenium
Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium, yaitu
paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional
oleh anggota PBB. MDGs merupakan upaya untuk mempercepat
pembangunan manusia dan sekaligus merupakan upaya untuk
mempercepat pembangunan suatu negara secara keseluruhan.
Pembangunan Millenium sebagai kerangka kerja pembangunan
manusia mempunyai delapan tujuan, yaitu:19
1. menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. menurunkan angka kematian anak;
5. meningkatkan kesehatan ibu;
6. memerangi HIV/AIDS, malaria, dan Penyakit Menular lainnya;
7. memastikan kelestarian lingkungan hidup;
8. membangun kemitraan global untuk pembangunan.

19 Bappenas, 2009, Laporan Singkat Pencapaian Millenium Development Goals: Indonesia
2009, Jakarta, Bappenas, hal. 1