Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

34

pemerintahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan
masyarakat;
3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam masa
pemekaran daerah, khususnya dalam aspek ekonomi, keuangan
pemerintah, pelayanan publik dan aparatur pemerintahan; dan
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan pemekaran
daerah.

Terdapat dua hal penting yang dijadikan perbandingan dalam
studi ini berkaitan dengan evaluasi pemekaran daerah. Yang pertama
adalah sejauh mana aparatur daerah yang baru terbentuk tersebut
menggunakan ‘input’ semaksimal mungkin dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kedua, seberapa besar ‘output yang
diterima oleh daerah dan masyarakat, baik sebagai dampak langsung
pemekaran daerah maupun melalui perubahan sistem pemerintahan
daerah.14

Hasil dari studi pemekaran daerah ini menunjukkan temuan
yang patut untuk diperhatikan dari masing-masing aspek yang
dianalisis. Tim studi menyimpulkan secara umum bahwa pemerintah
pusat dan pemerintah daerah mulai melangkah dengan perbedaan
persepsi terhadap maksud dan tujuan serta proses pemekaran
daerah. Pemerintah pusat, ketika merumuskan PP 129/2000
berkeinginan untuk mencari daerah otonom baru yang memang dapat
berdiri sendiri dan mandiri. Oleh karena itu disusunlah seperangkat
indikator yang pada hakekatnya berupaya mengidentifikasi
kemampuan calon daerah otonom baru. Namun dari sisi lain,
pemerintah daerah memiliki pandangan yang berbeda, dengan
melihat pemekaran daerah sebagai upaya untuk secara cepat keluar
dari kondisi keterpurukan ekonomi. Secara umum, daerah otonom
baru ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik
dibandingkan daerah induk atau daerah kontrol. Bahkan evaluasi

14 Ibid, hal v