Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

35

setelah lima tahun perjalanannya, daerah otonom baru secara umum
masih tertinggal.15

Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil studi menunjukkan bahwa
daerah otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang
relatif stabil dan meningkat. Diketahui bahwa daerah pemekaran telah
melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena
masa transisi membutuhkan proses maka belum semua potensi
ekonomi dapat digerakkan.16

Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar ketertinggalan
daerah induk meskipun kesejahteraan daerah otonom baru telah
relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Dari sisi
ekonomi, ketertinggalan daerah otonom baru terhadap daerah induk
maupun daerah lainnya pada umumnya disebabkan keterbatasan
sumber daya afam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain
dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung
bergeraknya perekonomian melalui investasi publik.17

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota berdasarkan LPPD Tahun 2008 Tingkat Nasional, dari 205 DOB
terdapat 155 DOB yang menyampaikan LPPD untuk dievaluasi
kinerjanya, yang terdiri dari 7 pemerintah provinsi, 120 kabupaten dan
28 kota DOB berusia 3 sampai dengan 10 tahun, dengan hasil 89
berperingkat dan status tinggi, 55 sedang, dan 9 rendah, serta 2 tidak
diberi nilai.

Dari berbagai informasi tersebut di atas, jelas terlihat gambaran
secara komprehensif mengenai dampak yang ditimbulkan oleh
pemekaran wilayah di Indonesia. Padahal hasil kajian tersebut sangat
diperlukan untuk menjadi dasar untuk mengevaluasi kembali
kebijakan penataan wilayah di Indonesia saat ini. Mengingat bahwa
tuntutan untuk memekarkan wilayah semakin besar, maka pemerintah

15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.