Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

28

12. Kondisi Birokrasi dalam Pelayanan Masyarakat Saat Ini
Bicara masalah birokrasi di Indonesia sekarang tidak bisa dilepaskan dari

pengaruh praktek birokrasi semasa orde baru. Birokrasi menjadi mesin politik, alat
untuk mempertahankan kekuasaan.. Implikasinya, masyarakat harus membayar mahal
untuk satu jenis layanan. Mulai dari ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan
ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab. Hal tersebut merupakan fakta
empiris rusaknya birokrasi.

Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintah sangat dominan. Kewenangan
yang terlalu besar itu bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat
kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai daripada melayani
masyarakat. Akhirnya, birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah atau beban
ketimbang sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Fenomena itu terjadi
karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai
masyarakat dan segala sumber dayanya. Dengan kata lain, birokrasi lebih bertindak
sebagai pangreh praja daripada pamong praja. Bahkan kemudian terjadi politisasi
birokrasi.

Pasca reformasi pun para pejabat politik yang kini menjabat dalam birokrasi
pemerintah cenderung ingin melestarikan budaya tersebut dengan mengaburkan antara
pejabat karier dengan non karier. Sikap mental seperti ini dapat membawa birokrasi
pemerintahan Indonesia kembali kepada kondisi birokrasi pemerintahan pada masa
orde baru. Pemerintah pusat juga terkesan belum ikhlas memberikan keleluasaan pada
daerah dalam upaya memacu perkembangan daerahnya. Pada kasus ini, pemerintah
pusat selalu memonitor dan mensupervisi setiap perda-perda di tingkat daerah.
Drs.Moerdiono (1992) pernah menyusun kontur model birokrasi Indonesia sebagai
berikut : (a) Birokrasi Indonesia perlu dipahami sebagai bagian integral dari sistem
penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (b) Birokrasi
Pemerintahan, dimaksudkan sebagai birokrasi sipil dibawah cabang eksekutif; (c)
Birokrasi Pemerintahan merupakan bagian dari suprastruktur politik dan mempunyai
hubungan fungsional dengan lembaga penyeleggara negara lainnya; (d) Birokrasi
Indonesia bukan alat mati pemerintahan tapi diharapkan mempunyai kesadaran
nasional yang tinggi, yang mampu secara kreatif melaksanakan tugas pemerintahan