Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah
Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

(2) BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) BNPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

(1) BNPT mempunyai tu g a s :
a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan
terorisme;
b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan
melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk
Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemenntah
terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan
nasional.

P a s a l3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNPT
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan

terorisme;
b. monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda

ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi ;
e. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi

target serangan terorisme;
f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan

nasional;
g. pelaksanaan kerjasama intemasional di bidang penanggulangan terorisme;
h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan

sumber daya serta kerjasama antar instansi;
i. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan,

perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di
bidang penanggulangan terorisme.

194